Redenominasi Rupiah 2025: Antara Mitos Sanering dan Modernisasi Ekonomi Indonesia

NoLimit Indonesia – Wacana penyederhanaan nilai mata uang Rupiah, atau yang dikenal dengan Redenominasi, kerap menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Hal ini umumnya disebabkan oleh kerancuan pemahaman yang menyamakan redenominasi dengan Sanering (pemotongan nilai uang) yang pernah terjadi di masa lalu.

Redenominasi adalah kebijakan moneter untuk menyederhanakan nominal mata uang (misalnya, menghapus tiga angka nol) tanpa mengubah nilai tukar atau daya beli riilnya. Sebaliknya, sanering adalah kebijakan darurat untuk memotong nilai riil uang secara drastis, sehingga secara langsung mengurangi daya beli masyarakat.

Perbedaan Antara Redenominasi dan Sanering

Perbedaan paling mendasar antara kedua kebijakan ini terletak pada dampak terhadap daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi yang melatarbelakangi penerapannya.

Baca Juga: Langkah Mengubah Tren Social Media Listening Menjadi Produk Inovatif

Data Historis Kasus Sanering di Indonesia

Indonesia pernah menerapkan kebijakan sanering, yang saat itu disebut “penyehatan uang”, sebagai langkah darurat menghadapi hiperinflasi dan gejolak ekonomi yang parah.

• Sanering Pertama (25 Agustus 1959): Pemerintah memotong nilai uang kertas pecahan Rp 500 dan Rp 1.000 menjadi Rp 50 dan Rp 100, yang berarti terjadi pemotongan nilai hingga 90% (10:1). Kebijakan ini juga memblokir simpanan giro dan deposito di bank.
• Sanering Kedua (13 Desember 1965): Dalam situasi inflasi yang mencapai 650% per tahun, nilai uang Rp 1.000 (uang lama) diturunkan menjadi Rp 1 (uang baru) (1.000:1). Kebijakan ini gagal meredam inflasi dan justru memicu kekacauan ekonomi lebih lanjut.

Kedua peristiwa ini menjadi alasan mengapa publik cenderung khawatir, namun penting ditekankan bahwa redenominasi modern tidak memiliki kesamaan dampak dengan sanering di era tersebut.

Mengapa Redenominasi Rupiah Penting?

Redenominasi merupakan langkah modernisasi moneter yang bertujuan menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien dan memperkuat kredibilitas Rupiah di kancah global. Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah menekankan bahwa kebijakan ini baru akan diterapkan saat kondisi ekonomi stabil dan siap.

1. Efisiensi Transaksi dan Sistem Pembayaran

Dengan digit yang lebih sedikit (misalnya, Rp100.000 menjadi Rp100), transaksi tunai maupun non-tunai menjadi lebih praktis dan cepat. Pengurangan angka nol ini juga meminimalkan risiko kesalahan input dalam transaksi manual maupun sistem digital.

2. Penyederhanaan Akuntansi dan Pembukuan

Banyaknya digit pada Rupiah saat ini menyulitkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, terutama yang melibatkan angka triliunan. Redenominasi akan membuat sistem pembukuan, pelaporan pajak, dan perangkat lunak keuangan (seperti mesin kasir/POS) menjadi lebih sederhana dan mudah dikelola, baik untuk perusahaan besar maupun UMKM.

3. Peningkatan Citra dan Kredibilitas Mata Uang (Aspek Psikologis)

Di antara mata uang utama di Asia Tenggara, Rupiah merupakan salah satu yang memiliki nominal terbesar (pecahan terbesar Rp100.000). Nominal yang sangat besar seringkali secara psikologis memberi kesan nilai mata uang yang lemah di mata internasional. Redenominasi akan membuat Rupiah terlihat lebih rasional dan mudah dibandingkan dengan mata uang asing, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan terhadap mata uang nasional dan menarik investasi.

Linimasa Wacana Redenominasi Rupiah

Wacana redenominasi bukanlah hal baru. Ini telah bergulir sejak lama, menjadi bagian dari agenda modernisasi moneter Bank Indonesia:

• 2010–2014: Wacana redenominasi mulai menguat di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bank Indonesia bahkan sempat mempersiapkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah.
• 2013: RUU Redenominasi sempat diusulkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas, namun kemudian ditunda karena pertimbangan kondisi makroekonomi yang belum sepenuhnya stabil dan risiko psikologis masyarakat.
• 2020: Pemerintah (Kementerian Keuangan) kembali memasukkan RUU Redenominasi dalam Rencana Strategis 2020–2024.
• Saat Ini: Bank Indonesia dan Pemerintah secara bertahap terus mendorong persiapan redenominasi, dengan target penyelesaian RUU dan potensi implementasi direncanakan dalam jangka waktu menengah mendatang (beberapa sumber menyebut target hingga 2027).

Kebijakan ini memerlukan masa transisi yang panjang (diperkirakan 5–7 tahun) dengan penerapan dua label harga (harga lama dan harga baru) untuk memastikan masyarakat teredukasi sepenuhnya dan risiko psikologis dapat diminimalisir.

Baca Juga: Satu Tahun Prabowo-Gibran: Kinerja, Kebijakan, dan Dampaknya bagi Rakyat

Langkah Modernisasi Moneter

Redenominasi Rupiah adalah langkah strategis menuju efisiensi ekonomi dan peningkatan citra mata uang. Ia secara fundamental berbeda dengan sanering, yang merupakan pemotongan nilai. Dengan kondisi ekonomi makro Indonesia yang relatif stabil saat ini, redenominasi dipandang sebagai kebijakan yang aman dan mendesak untuk mendukung transformasi digital dan mempermudah sistem keuangan nasional.